PKL Mobile

Membaca UU Terkait Ormas

Kemarin sempat membaca UU no. 17 Tahun 2013 tentang ormas dan perubahannya, yaitu Keputusan Presiden pengganti UU, kini akhirnya tahu, hanya ada dua jenis lembaga: Pemerintah dan ormas. Berdasarkan ini, pemerintah termasuk pemerintah daerah dikepalai oleh gubernur, bupati, camat, lurah atau desa. Artinya, desa adat adalah ormas. Walaupun diakui eksistensinya dan diklaim sejak dulu, pengakuan yang diberikan negara adalah sebatas ormas. Terkait pungutan wajib dengan jumlah tertentu di Denpasar dan daerah lain di Bali, dana dari pihak ketiga haruslah sukarela. Kecuali pihak ketiga menyewa atau menggunakan aset atau kekayaan atau fasilitas milik desa adat, maka semua pungutan haruslah sukarela. Dalam kasus pungutan di Pertokoan Kertawijaya, Denpasar, yang diberikan hak kelola ke desa atau banjar adat adalah area bekas supermarket Tragia. Dengan demikian, banjar atau desa adat tidak berani memaksa pemilik toko untuk menerima pedagang kaki lima yang dikelolanya. Keputusan terima atau gak pedagang kaki lima tetap menjadi hak hukum pemilik toko.

Ketika diwajibkan yang menyewa di toko untuk pungutan wajib, maka ini sesungguhnya pungli. Namun, menggunakan tafsir personal dari banjar adat, pungutan ini diwajibkan dibayar oleh penyewa ke toko. Karena bertindak zalim, wajar desa atau banjar adat menjadi momok pendatang dalam jumlah signifikan.